BUTUH GURU LES PRIVAT UNTUK ANAK ANDA?
SILAHKAN KLIK LES PRIVAT
Kasus pungutan dana operasional yang dilakukan oleh pihak
SMA Unggulan Mohammad Husni Thamrin, sekolah milik Pemprov DKI Jakarta, mencuat
ke permukaan. Komite Sekolah menuding pihak sekolah tak menggunakan asas
transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Dedi windiarso mengatakan bahwa Di sini kami lihat masih ada seperti yang Pak Wagub bilang. Dana yang seharusnya ditanggung APBD banyak juga yang dilimpahkan dan ditanggung oleh kami,Ujar Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin ini , seusai beliau berdialog kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (14/11/2012).
Dedi yang mewakili siswa-siswi yang tidak setuju di sekolah unggulan tersebut merasa keberatan untuk adanya pungutan biaya tambahan dari pihak sekolah. Karena , pada saat pendaftaran murid baru, iklan pendidikan di internet mengatakan bahwa bahwa sekolah tersebut akan ditanggung oleh APBD.
Pihak Komite meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera menyelesaikan masalahan tersebut. Karena Pungutan seperti itu sendiri telah di rasakan oleh siswa sejak empat tahun yang lalu.
dedi mengatakan bahwa jika untuk saat ini tidak bisa dilakukan pengurangan. Jangan seperti tahun lalu, bisa Rp 30 juta per anak. Mudah-mudahan dengan SK bisa hilang atau turun signifikan.
Berhubungan dengan ini , Basuki atau pria yang biasa di sapa Ahok itu memberi waktu pada sekolah tersebut untuk merevisi Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) 2012 , Supaya kesalahan di masa lalu itu tidak terjadi di masa sekarang.
Ahok mengatakan bahwa Kami ada waktu dua minggu untuk merancang ulang pergub-pergub. Seluruh Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) sekolah direvisi berdasarkan asas kepatutan. Kami minta jangan ingat-ingat masa lalu.
Permasalahan seperti ini hanya terjadi di sekolah unggulan satu-satunya milik Pemerintah Provinsi DKI jakarta . Pungutan sebesar Rp 30 juta kepada setiap walimurid itu dianggap sangat membebani sseluruh siswa yang pada dasarnya telah dibiayai oleh APBD sebesar Rp 3,7 miliar.
Dedi windiarso mengatakan bahwa Di sini kami lihat masih ada seperti yang Pak Wagub bilang. Dana yang seharusnya ditanggung APBD banyak juga yang dilimpahkan dan ditanggung oleh kami,Ujar Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin ini , seusai beliau berdialog kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (14/11/2012).
Dedi yang mewakili siswa-siswi yang tidak setuju di sekolah unggulan tersebut merasa keberatan untuk adanya pungutan biaya tambahan dari pihak sekolah. Karena , pada saat pendaftaran murid baru, iklan pendidikan di internet mengatakan bahwa bahwa sekolah tersebut akan ditanggung oleh APBD.
Pihak Komite meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera menyelesaikan masalahan tersebut. Karena Pungutan seperti itu sendiri telah di rasakan oleh siswa sejak empat tahun yang lalu.
dedi mengatakan bahwa jika untuk saat ini tidak bisa dilakukan pengurangan. Jangan seperti tahun lalu, bisa Rp 30 juta per anak. Mudah-mudahan dengan SK bisa hilang atau turun signifikan.
Berhubungan dengan ini , Basuki atau pria yang biasa di sapa Ahok itu memberi waktu pada sekolah tersebut untuk merevisi Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) 2012 , Supaya kesalahan di masa lalu itu tidak terjadi di masa sekarang.
Ahok mengatakan bahwa Kami ada waktu dua minggu untuk merancang ulang pergub-pergub. Seluruh Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) sekolah direvisi berdasarkan asas kepatutan. Kami minta jangan ingat-ingat masa lalu.
Permasalahan seperti ini hanya terjadi di sekolah unggulan satu-satunya milik Pemerintah Provinsi DKI jakarta . Pungutan sebesar Rp 30 juta kepada setiap walimurid itu dianggap sangat membebani sseluruh siswa yang pada dasarnya telah dibiayai oleh APBD sebesar Rp 3,7 miliar.
